1. KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA
· Kenyataan pertama
Bahwa Indonesia
merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200
juta Ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi
perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan
ancaman bagi perekonomian kita.
Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupu pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.
Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.
Banyaknya pulau akan menjadi kekuatan dan kesempatan jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupu pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.
Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dari pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.
· Kenyataan kedua
Bahwa di Indonesia
hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan
beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya.
Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia
trsebut untuk memenangkan persaingan dipasar lokal maupun dunia.
· Kenyataan ketiga
Negara
Indonesia kaya akan bahan tambang dan seperti telah sejarah buktikan, salah
satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia
memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target
pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5% (masa Repelita II).
Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi
ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang
dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara.
· Kenyataan keempat
Bahwa
wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, terletak di antara
dua benua dan dua samudera dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum
kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antara
kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategi terebut
kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi
yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan
perekonomian Indonesia, yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala
sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara
serta infrastruktur lainnya.
2. MATA PENCAHARIAN
Seni
budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beraneka ragam membuat
Indonesia memiliki banyak mata pencaharian. Selain ketiga hal tersebut, letak
geografis juga menjadi salah satu faktor banyaknya mata pencaharian di
Indonesia. Dari banyaknya mata pencaharian, sektor pertanian lah yang menjadi
mata pencaharian terbesar bagi sebagian besar masyarkat Indonesia. Hal
ini disebabkan karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan hasil pangan
terbesar di dunia, selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara Agraris.
Namun ada
beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian yaitu komoditi yang
dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi,
sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor
lain ( industri misalnya ), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang
bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya
yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri ( kota ). Jika ini tidak
segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benarlah teori ketergantungan, bahwa
spread effect ( kekuatan menyebar ) akan selalu lebih kecil dari back-wash
effect ( mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ).
Dari
keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal
diantaranya bahwa:
· Pertama
Mata
pencaharian pendudukan Indonesia sebagian besar masih berada di sektor
pertanian (agraris), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti
pertanian, perikanan, peternakan dan sejenisnya.
· Kedua
Kontribusi
sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan,
namun jika dibanding dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya
penurunan dalam presentase.
· Ketiga
Yang perlu
diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah bahwa komoditi yang dihasilkan
dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak
dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain (industri misalnya),
sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencaharian di
sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan
memiliki akses di sektor industri (kota). Jika ini tidak segera
ditindaklanjuti, maka akan menjadi benarlah teori ketergantungan, bahwa spread
effect (kekuatan menyebar) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect
(mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya).
Langkah – langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi di antaranya adalah:
· Memperbaiki kehidupan penduduk/ petani dengan
pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya bidang pertanian
· Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian,
jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja
· Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
· Menunjang kegiatan transmigrasi
3. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya
manusia atau biasa disingkat
menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang
mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam
menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan
berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti
sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh
karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktisi SDM harus mengambil
penjurusan industri dan organisasi.
Jika kita
tengok sejarah mengenai pertumbuhan penduduk di Indonesia sebelum Orde Baru,
pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi +/- 2,8%. Dan setelah
pemerintah Orde Baru menyadari bahwa pertumbuhan tersebut harus dikurangi, maka
mulai Repelita I sampai dengan Repelita IV, pertumbuhan penduduk kita hanya
antara 2,1% sampai dengan 2,3% dan 1,9% diperkirakan untuk Repelita
selanjutnya.
Sebagai
salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah SDM,
di antaranya:
· Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi
· Penyebaran yang kurang merata
· Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur
penduduk, yang di tandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda
serta mutu penduduk yang masih relatif rendah
Pertumbuhan
penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara, jika
tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Banyaknya
penduduk akan menambah bahan sumber daya produktif terhadap SDM yang belum
produktif ( anak-anak, manula,
pengangguran, dsb.), yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah-masalah
sosial yang cukup rumit. Adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah
dilakukan pemerintah adalah:
· Melaksanakan program KB. Dengan program ini diharapkan laju
pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Dengan program ini pula pemerintah
ingin menjelaskan dan membuka kesadaran masyarakat bahwa ‘anak banyak’ akan memberi
konsekuensi ekonomis yang lebih berat. Secara tidak langsung program KB ini
ingin memprioritaskan segi kualitas anak, dibanding segi kuantitas
· Meningkatkan mutu SDM (dengan pendidikan formal
maupun informal) yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan
produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya
Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan (khususnya Pulau Jawa) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainnya. Akibatnya daerah di luar Pulau Jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonomi, menjadi semakin tertinggal.
Tidak seimbangnya beban penduduk antara daerah itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di Pulau Jawa sehingga persaingan tenaga kerja (penawaran) menjadi sangat tinggi. Dengan kondisi tersebut bisa dilihat bahwa upah tenaga kerja akan menjadi rendah (sesuai dengan hukum penawaran). Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran, dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Sebaliknya di luar Pulau Jawa akan terjadi kekurangan (penawaran) tenaga kerja sehingga upah akan tinggi. Ha inilah yang menyebabkan biaya produksi di luar Pulau Jawa sangat tinggi, begitu pula dengan biaya transportasi. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan industri dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Tindakan
yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah:
· Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga
akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan.
Dengan program ini diharapkan para peserta transmigran dapat meninggalkan
ketidak-produktif-an mereka, justru mereka mempunyai kesempatan memperbaiki
ekonomi mereka dengan mengembangkan daerah baru yang mereka tempati. Suatu
pekerjaan yang tidak mudah, namun juga suatu hal yang tidak mustahil untuk
berhasil
· Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan
kerja baru di daerah-daerah tertinggal. Sehingga penduduk sekitar tidak perlu
ke kota atau ke Pulau Jawa untuk bisa bekerja. Dengan demikian arus urbanisasi
dari desa ke kota, dari luar ke pulau jawa dapat di kurangi. Di dalam GBHN sendiri
perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta mutu dan perlindungan tenaga
kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor.
Program-program pembangunan sektoral/ regional perlu selalu megusahakan
terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin, sehingga dapat
meningkatkan produksi
Komposisi pendudukan yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Akibatnya ada masa tunggu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, karena kebutuhan hidup ‘tidak bisa’ menerima istilah tunggu. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sifatnya mendesak.
Langkah-langkah
yang akan dan telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah:
· Meninjau kembali sitem pendidikan di Indonesia
yang masih bersifat umum (general), untuk dapat lebih disesuaikan dengan
disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi
lulusan yang siap kerja dan bukannya siap ‘latih kembali’
· Menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang
lebih mendukung langkah pertama
Adapun sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut:
· Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap
pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran
· Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar
melalui latihan keterampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi
lapangan kerja yang tersedia
· Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme
hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 (Hubungan Industrial
Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan
aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja
· Meningkatkan peranan pasar kerja, agar
penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan
pembangunan
· Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan
meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan SDM
sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu
4. INVESTASI
Faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat investasi, sebagai sebuah keputusan yng rasional,
investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian
yang diharapkan dan biaya investasi.
· Tingkat Pengembalian yang diharapkan (Expected
Rate of Return)
Kemampuan
perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi
oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan.
1. Kondisi
internal perusahaan
Adalah
faktor-faktor yang berada di bawah control perusahaan, misalnya tingkat
efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut
berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin
tinggi tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat
pengembalian yang diharapkan makin tinggi.
Selain ketiga
aspek teknis tersebut di atas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga
dipengaruhi oleh factor-faktor nonteknis, terutama di negara sedang berkembang.
Misalnya, apakah perusahaan memiliki hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan
dengan pusat perusahaan, dan penguasaan jalur informasi.
2. Kondisi
Eksternal Perusahaan
Yang perlu
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah
perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic maupun
internasional. Jikan perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia
bernada optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat
pengembalian investasi dapat dinaikkan.
Selain
perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat
menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikkan pajak misalnya, diperkirakan
akan menurunkan tingkat permintaan akan agregat. Akibatnya, tingkat investasi
akan menurun. Factor social politik juga menentikan gairah investasi. Jika
social polotik makin stabil, investasi umumnya juga meningkat. Demikian pula
faktor keamanan (kondisi keamanan Negara)
· Biaya investasi
Yang
paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman; makin
tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat
berinvestasi makin menurun.
Namun,
tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi
tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi. Faktor
yang memengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin
investasi yang berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya
ekonomi dengan memperhitungkaan nilai waktu uang dari investasi makin mahal.
Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian
hokum, stabilitas politik, dan keadaan keamanan.
1. Ramalan
mengenai keadaan ekonomi di masa depan
2.
Kemajuan teknologi
3. Tingkat
pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
4.
Keuntungan yang diperoleh perusahaa-perusahaan.
Untuk
memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di
Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki
peran yang sangat penting.
Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/ biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah:
Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/ biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah:
· Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas,
sehingga sacara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor
luar negeri. Untuk menunjang langkah ini perlu diusahakan peningkatan nilai
tambah dan kemampuan bersaing dari komoditi-komoditi yang akan diekspor tesebut
· Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang
memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang
menganut prinsip prioritas
· Menciptakan iklim investasi yang menarik dan
aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke
Indonesia
· Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem
perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi, agar mereka
secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka
peningkatan produktifitas.
No comments:
Post a Comment